Neni Ridarineni
(Sumber: http://republika.co.id:8080/koran/Jumat, 10 Desember 2010 pukul 09:39:00)
Ilustrasi: Rumah Pinggir Kali Code di Cokrodiningkratan, Jetis (Sumber: www.vivanwes.com) |
YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemprov DIY akan membangun hunian sementara (huntara) untuk warga di bantaran Kali Code. Sedikitnya akan dibangun 250 huntara sebagai antisipasi luapan lahar dingin dari Merapi.
"Gubernur sudah menyetujuinya dan saat ini sedang didiskusikan dengan Provinsi DIY tentang proses teknisnya, sambil menunggu masyarakat yang berminat," kata Wali Kota Yogyakarta, Herry Zudianto, pada wartawan seusai melakukan Rapat Koordinasi dengan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, di Kepatihan Yogyakarta, Kamis (9/12).
Herry mengatakan, huntara tersebut sedikitnya untuk sekitar 250 kepala keluarga (KK) dan titiknya terpencar-pencar. Huntara ini diutamakan bagi warga yang tinggal di wilayah yang geografisnya paling rendah.
Dijelaskannya, dari data tanggal 29 November 2010, yang termasuk rawan I sejumlah 250 KK. Angka ini bisa lebih dan bisa ataupun kurang. "Tergantung nanti jika terjadi banjir besar radiusnya berapa. Jadi, nantinya ditawarkan kepada masyarakat bagi yang tidak mau jantungan setiap hari akibat bahaya banjir bisa mendaftarkan untuk tinggal di huntara," katanya.
Selain itu, Herry mengatakan, pihaknya juga meningkatkan early warning system. "Sehingga nantinya masyarakat bisa belajar dan akan lebih punya peran dengan informasi yang tersedia, misalnya bila ketinggian segini, dia harus segera waspada. Kalau hanya dengan megaphone, dengan teriak-teriak 'evakuasi-evakuasi', hal itu tidak efektif," katanya.
Menangani bencana Merapi, menurut Herry, lebih capek dibandingkan penanganan gempa bumi 2006 lalu. Apalagi, jumlah material yang datang dari Merapi lebih besar daripada yang dikeruk. Jumlah material yang dikeluarkan sekitar 34 juta meter kubik, sedangkan kemampuan bego untuk mengeruk material pasir hanya ribuan meter kubik . "Hal itu ibarat lemper yang dimakan saupo-upo (dimakan sebutir demi sebutir--Red)," tutur Herry.
Sementara itu Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, pihaknya memang menawarkan huntara kepada pemerintah kota dan tanah milik Pemerintah Provinsi DIY, yaitu di depannya kantor Pusdalop. Mengenai gambar dan jumlah huntaranya belum dipastikan.
"Saya belum tahu jumlahnya berapa, tetapi kalau tidak cukup akan dibuat seperti barak," katanya. Mengenai dananya, menurut Sultan, akan ada pembagian antara Pemkot Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi DIY. Termasuk dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jika bersedia, juga akan diminta ikut mendanai. ed: joko sadewo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar